Diskon Tarif Listrik Batal, Anggota Komisi VI DPR RI Soroti Kebijakan Pemerintah yang Blunder

ilustrasi Meteran Listrik PLN
ilustrasi Meteran Listrik PLN
Sumber :
  • viva.co.id

Siap –Anggota Komisi VI DPR RI, dari Fraksi PKB, Nasim Khan, meminta pemerintah agar berhati-hati dan konsisten dalam memberikan informasi kebijakan insentif atau diskon kepada masyarakat.

Diketahui pemerintah resmi membatalkan pemberian diskon tarif listrik bagi masyarakat, hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah dirinya mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto yang digelar 2 Juni lalu.

Diskon tarif listrik sebelumnya bakal diberikan untuk pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA pada Juni dan Juli 2025, dengan pemberian diskon sebesar 50 persen.

Terkait adanya putusan penghapusan rencana pemberian subsidi listrik tersebut, Nasim Khan menilai tak konsistennya pemerintah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu memperhitungkan seluruh aspek teknis, anggaran, dan kesiapan regulasi sebelum mempublikasikan program-program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Pemerintah jangan mengumbar janji atau paket kebijakan diskon, tapi ujung-ujungnya batal, tidak terlaksana. Masyarakat itu sudah berharap, dan ketika tidak jadi, itu menimbulkan kekecewaan yang besar,” kata Nasim Khan dalam keterangannya, Rabu (4/6).

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta agar kebijakan ekonomi, apalagi yang berkaitan langsung dengan daya beli dan beban masyarakat, harus digodok dengan matang dan penuh tanggung jawab.

Dalam situasi ekonomi yang masih rentan, masyarakat sangat berharap adanya stimulus atau insentif nyata dari pemerintah.

“Jangan main-main dengan harapan rakyat. Kalau memang belum siap, jangan buru-buru diumumkan. Diskon tarif listrik itu contoh nyata. Banyak warga dan pelaku usaha kecil sudah mengatur ulang keuangan mereka karena berharap ada keringanan, ternyata tidak jadi. Ini harus jadi pelajaran,” terangnya.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membahas tentang isu perdagangan dan BUMN, kader PKB itu juga mendesak kementerian teknis dan perusahaan BUMN terkait untuk lebih transparan dalam proses perumusan kebijakan bagi masyarakat, serta berkoordinasi dengan DPR RI sebelum membuat pengumuman kepada masyarakat.

Dirinya juga meminta pemerintah berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPR RI sebelum membuat pengumuman kepada masyarakat.

Sebagai informasi Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menggelar rapat terbatas bersama Menteri BUMN Erick Thohir (ET) di Istanah Kepresidenan Ri, membahas pelaksanaan paket kebijakan ekonomi terbaru pemerintah, seperti diskon transportasi, dan diskon tarif tol periode Juni-Juli 2025.

“Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini, diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas (rapat terbatas, red.) bisa berjalan untuk (angkutan) kereta api, untuk jalan tol, pesawat, dan lain-lain,” ucap Erick Thohir dalam keterangannya, Rabu (4/6).