Pemerintah Mulai Siapkan Operasi Senyap Berantas Premanisme di Dunia Industri

Siap – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kini memulai langkah tegas untuk mengatasi masalah premanisme yang mengancam kelancaran industri dan investasi di tanah air.

Permasalahan ini telah meresahkan banyak sektor industri, dan Kemnaker berencana untuk menanggulanginya melalui sebuah operasi senyap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera mengundang seluruh pemangku kepentingan terkait untuk berdiskusi mencari solusi terbaik dalam memberantas aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang berperilaku seperti preman.

“Jika masalah ini tidak segera ditangani, lapangan kerja akan terganggu. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya kita bertindak nyata memberantas premanisme,” ujar Noel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025.

Keluhan mengenai tekanan ormas terhadap pabrik-pabrik ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, sebelum Lebaran.

Selain itu, isu ini juga mendapat perhatian dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, serta para pengamat industri.

Banyak pihak menyesalkan tindakan ormas yang memanfaatkan posisi mereka untuk menekan pabrik dan perusahaan dengan meminta sumbangan, pekerjaan, limbah, hingga fasilitas lainnya.

Bahkan, beberapa ormas memanfaatkan momen Idulfitri untuk meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara intimidatif, yang telah menyebabkan keresahan di kalangan pengusaha dan pekerja.

Polisi telah menangkap sejumlah preman di Bekasi terkait masalah ini, menambah bukti bahwa premanisme di sektor industri sudah menjadi isu yang tak bisa lagi dianggap enteng.

Kemnaker berencana untuk memulai langkah ini dengan menggandeng Himpunan Kawasan Industri, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Polri, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Pulau Jawa.

Ke depan, kata Noel, program ini akan dijadikan model untuk diterapkan di provinsi lain.

“Langkah awal kita fokuskan di Pulau Jawa, yang nantinya akan menjadi model bagi provinsi lain,” tambah Noel.

Pemerintah bertekad untuk merumuskan langkah konkret, termasuk kemungkinan tindakan pidana terhadap ormas yang terlibat dalam aktivitas premanisme.

Noel menegaskan bahwa dengan koordinasi antara Kemendagri, Polri, dan seluruh provinsi di Indonesia, langkah bersama ini akan memastikan keamanan dan kelancaran industri serta investasi di Indonesia.

“Kami berharap, dengan koordinasi Kemendagri dan Polri, semua provinsi akan mengikuti langkah bersama ini untuk memberantas premanisme yang meresahkan pabrik dan perusahaan,” tegasnya.