Respons Usulan Deddy Sitorus soal Polri di Bawah TNI dan Kemendagri, Muannas: Pendapat Sampah

"Status ini memberikan keleluasaan bagi Polri untuk bekerja secara profesional tanpa intervensi politik atau militer," katanya.

Politisi PSI tersebut mengatakan bahwa mengembalikan Polri ke bawah Kemendagri atau TNI justru dapat menciptakan potensi konflik peran.

Jika di bawah Kemendagri, kata Muannas, ada risiko besar Polri menjadi alat politik, terutama dalam menghadapi isu sensitif seperti Pemilu, konflik daerah, dan pengelolaan hukum yang melibatkan tokoh politik.

"Sebaliknya, menempatkan Polri di bawah TNI dapat mengaburkan fungsi keamanan sipil dengan pendekatan militeristik yang bertentangan dengan semangat demokrasi modern," katanya.

"Penggabungan Polri dan TNI seperti masa Orde Baru telah terbukti bermasalah karena pendekatan keamanan cenderung represif. Pemisahan ini adalah pelajaran penting dari reformasi." Sambungnya.

Menurut Muannas, daripada mengubah struktur yang telah diatur dalam konstitusi, solusi untuk meningkatkan kinerja Polri adalah memperkuat mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan reformasi internal.

Saat ini, ungkap Muannas, Polri sudah memiliki sistem pengawasan yang melibatkan lembaga eksternal, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja Polri.