Penunjukan Gibran Sebagai Cawapres: Ace Hasan Buka Pintu Isu-isu Publik yang Menarik?

Siap –Pada Minggu, 22 Oktober 2023, peristiwa politik mengejutkan terjadi ketika Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, diusulkan oleh Partai Golkar untuk menjadi calon wakil presiden (Cawapres) dari Capres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto.

 Pada malam yang sama, Wali Kota Solo ini secara resmi menerima penunjukan tersebut.

Keputusan ini segera menjadi pusat perhatian masyarakat dan memicu berbagai spekulasi di kalangan elite politik. 

Namun, pandangan berbeda muncul dari Wasekjen Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily.

"Tentu kita bisa melihat bahwa Mas Gibran meminta restu kepada Presiden Jokowi, tentu hal tersebut bisa beliau lakukan, sebagai bukti bahwa beliau dapat persetujuan dari orang tuanya," kata Kang Ace dikutip SiapViva dari.Tvone, Minggu 22 Oktober malam.

Ace Hasan Syadzily mengungkapkan alasan utama di balik penunjukan Gibran sebagai Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. 

Menurutnya, Gibran meminta restu dari Presiden Jokowi, yang menjadi tanda bahwa keputusan ini mendapatkan persetujuan dari orang tuanya.

Ace Hasan Syadzily juga mencatat bahwa Gibran melakukan upaya serupa dalam berkomunikasi dengan partai-partai yang mendukung Prabowo sebagai Calon Presiden dalam Pilpres 2024. 

Ini mencerminkan tekad Gibran untuk menjalin silaturahmi dengan semua pihak yang terlibat.

Dia menekankan bahwa keputusan ini merupakan dorongan dari Gibran sendiri, yang menggambarkan bahwa dia ingin mengambil peran sebagai Cawapres dengan sungguh-sungguh. 

Terlepas dari peran ayahnya sebagai Presiden, Gibran ingin berkontribusi secara signifikan dalam dunia politik.

Kang Ace, demikian dia biasa disapa, juga mencatat bahwa Presiden Jokowi merespons positif terhadap keputusan ini, meskipun sebagai Kepala Negara, posisinya secara proposional adalah sebagai Presiden.

Ace Hasan Syadzily mengakhiri dengan menyoroti pentingnya regenerasi kepemimpinan dalam politik. 

Dalam konteks ini, Gibran Rakabuming Raka dianggap sebagai alternatif yang berani untuk mendorong partisipasi anak muda dalam politik, mengingat mayoritas calon wakil presiden saat ini adalah tokoh senior di dunia politik, dan belum ada yang berusia di bawah 40 tahun.

Keputusan ini diharapkan akan membuka pintu bagi generasi muda untuk lebih aktif dan berperan dalam dunia politik Indonesia.