Dua Janji Supian untuk Warga Depok Kurang Mampu, Silakan Catat dan Ingat!

Siap – Calon Wali Kota Depok Supian Suri berjanji bakal menggratiskan layanan berobat dan menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga kurang mampu jika dirinya terpilih pada Pilkada 2024 mendatang.

"Ya, prinsipnya tagihan PBB yang di bawah Rp 100 ribu. Itu kan kita sudah lihat juga ya relatif banyak warga kita yang masih punya kewajiban itu," kata Bang SS panggilan akrab Supian Suri seperti dikutip di Depok pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Bang SS menegaskan bahwa penghapusan tersebut tidak bakal berdampak besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun kalkulasi dengan pendapatan daerah, kata Supian, tidak terlalu mengalami perubahan signifikan.

"Artinya ini ada kombinasi antara masyarakat. Mana yang masuk kategori, maaf, rumah enggak besar gitu, ya. Itu harus kita ringanin (bebannya)," katanya.

"Mungkin Rp 100 ribu buat yang besar (kalangan mampu) dirasa kecil, tapi Rp 100 ribu buat yang kecil (tidak mampu) kan besar," tambahnya.

Sekda nonaktif Kota Depok itu meyakini kebijakan tersebut mampu membantu warga berpenghasilan rendah.

"Kita sudah hitung kontribusi PAD dari jumlah itu relatif tidak signifikan. Kita bisa cari potensi-potensi yang lain, daripada ngambil dari masyarakat dengan tagihan Rp100 ribu ke bawah," katanya.

Ia menegaskan, dirinya bersama Chandra Rahmansyah akan terus membuktikan pihaknya berpihak kepada warga kurang mampu dengan semua program yang dijanjikan.

Ia berpendapat, ketimbang membebani warga miskin dengan pajak lebih baik mencari solusi PAD lewat jalur lain. 

"Kita masih bisa ngambil potensi-potensi sumber pendapatan yang lain, misalnya dari acara hiburan, dan lain sebagainya. Termasuk mungkin nyambung program yang menggratiskan biaya di Puskesmas," katanya.

Jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu mengatakan, bagi warga kurang mampu, biaya berobat Rp 10 ribu atau Rp 15 ribu juga dirasa masih berat.

"Kecil memang kalau buat orang yang punya, tapi buat yang enggak punya buat ke puskesmas harus bayar Rp 15 ribu atau Rp10 ribu kan juga jadi berat," katanya.

"Belum ongkos dia harus datang ke puskesmas," sambungnya.

Menurutnya, angka segitu juga tidak signifikan menambah PAD Kota Depok.

"Artinya kan gini, kalau pemerintahan itu kan bukan cerita untung rugi ya. Pemerintah harus bisa berempati dengan masyarakat," katanya.

"Jadi pemerintah itu enggak bisa diartikan hanya yang kita yang mengelola, tapi masyarakat harus merasakan itu bagian dari keuntungan, keberpihakan untuk masyarakat, seperti itu," tandasnya.